KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT

Di era reformasi ini, banyak didengungkan mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat yang selama orde baru jelas-jelas hal yang langka dan mahal harganya (karena mesti dibayar dengan nyawa atau syukur-syukur cuma mendekam beberapa tahun di penjara).  

Free Speech?

Kini para mahasiswa bebas berdemonstrasi tanpa takut diculik, pers makin gila-gilaan tanpa SIUPP, tiap orang boleh mengkritik pemerintah entah kritik membangun atau asal teriak. Kita sekarang berada dalam situasi euphoria dimana kebebasan ditafsirkan secara berlebihan.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak asasi warga masyarakat. Tiap negara yang menganut demokrasi mengakui hak tersebut dengan ukuran yang berbeda-beda. Negara barat yang liberal punya tingkat kebebasan yang tinggi karena ‘konon’ tingkat kemampuan berpikir warga negaranya juga tinggi. Sementara Negara-negara timur tingkat kebebasannya rendah karena masih terikat budaya ketimuran yang santun. Tapi benarkah demikian?

 

Tentu saja tidak ada yang namanya kebebasan tanpa tedeng aling-aling. Everything has its own limit, begitu istilahnya. Alam saja bekerja dalam hukum-hukum tertentu. coba bayangkan kalo bumi berhenti mematuhi hukum gravitasi atau tiba-tiba E≠mc². Yang terjadi adalah chaos, alias kekacauan total.

Masih segar di ingatan kasus terbitnya majalah Playboy edisi Indonesia. Sebagian masyarakat menentang. Tapi tak sedikit pula yang pro (entah karena alasan penasaran atau berharap kecipratan rejeki jadi distributor atau playmate dengan bayaran tinggi). Pihak yang menentang berpijak pada agama dan fakta bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki budaya ketimuran yang kuat. Yang pro punya alasan canggih: kebebasan berpendapat dan berekspresi. Alasan yang sama dibuat oleh harian Jylland Posten saat menampilkan kartun Nabi pada salah satu edisinya , demikian pula ketika Dan Brown menerbitkan novel ‘The Da Vinci Code’. Siapapun bebas menafsirkan kitab suci/literature agama sesuai imajinasinya. Benar-benar edan!

 

Di saat negara timur seperti Indonesia tengah berpesta pora kebebasan, di Eropa sana kebebasan berekspresi dan berpendapat ternyata memihak, atau dengan kata lain pilih kasih.

Bangsa Eropa punya akar budaya Kristen yang kuat. Namun perubahan zaman yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan telah mengikis dominasi gereja di Eropa. Gereja dipisahkan dari politik. Kemudian fenomena atheism berkembang, memunculkan filsafat nihilism yang selanjutnya berkembang menjadi filsafat barat sekuler. Karenanya, bagi sebagian mereka, agama hanya sekedar realitas sosial yang sama dengan realitas sosial lainnya. Tak ada yang namanya sistem tata nilai, moral dan etika. Karena itu, segala sesuatu yang disakralkan menjadi sasaran untuk diragukan kebenarannya dan menurut mereka layak dilecehkan. Sekularisme menentang fundamentalisme agama tapi dalam prakteknya sekularisme memonopoli kebenaran sehingga telah berubah menjadi ‘agama’ baru menggantikan agama-agama ‘tradisional’ – dalam istilah Edward Said disebut ‘Fundamentalisme Sekuler’. Tak mengherankan secara otomatis sistem pers di sebagian besar negara Eropa bersifat sekuler dan liberal. Kepentingan umat beragama dalam mengekspresikan keyakinannya dibatasi (misal: pelarangan pemakaian simbol-simbol agama di ruang publik) sementara perlindungan terhadap kebebasan pers – yang dimiliki pemilik modal – dicantumkan secara tegas dalam konstitusi.

 Jadi perlu dipertanyakan milik siapa  kebebasan berpendapat dan berekspresi itu?

Memikirkan jawabannya membuat saya bersyukur tinggal di Indonesia, terutama di era reformasi ini, walaupun harus ngedumel tiap kali temen-temen mahasiswa saya berdemonstrasi pake acara bakar-bakar ban dan menghalangi kelancaran lalu lintas. Jangan-jangan kebebasan berekspresi dan berpendapat di sini juga pilih kasih, saya tidak mau memikirkannya terlalu jauh.